Tanya-Jawab Sejarah Kolonial (1)


Pada masa Hindia Belanda dibangun infrastruktur dan diberlakukan sistem monetisasi yang bepengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta perkembangan daerah di Indonesia, terutama dengan sistem pemerintahan, hubungan pusat (kerajaan) dengan daerah (kabupaten/ uleebalang), dan hubungan antara rakyat dengan pimpinan. Mengapa demikian? (berikan juga beberapa contoh infrastruktur yang dibangun dan pengaruhnya apa). Untuk apa pemerintah Hindia Belanda membangun infrastruktur itu?

Jawab

Semenjak tahun 1800 berdiri pemerintah Hindia Belanda yang menggantikan posisi VOC yang dibubarkan karena harus menaggung kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Mulai saat itu berangsur-angsur kekuasaan Belanda bekembang secara masif dalam sendi-sendi kehidupan di masyarakat nusantara. Pemerintah Hindia Belanda melanjutkan politik tradisional kompeni dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dari pajak dan keuntungan perdagangan demi kekayaan Kerajaan Belanda. Dalam menjalankan pemerintahannya, Hindia Belanda menerapkan berbagai kebijakan, seperti cultuurstelsel, politik pintu terbuka dan sebagainya. Untuk menunjang pelaksanaan berbagai kebijakannya, pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan sistem-sistem baru dan membangun berbagai infrastruktur. Hal ini dilandasi anggapan bahwa pelaksanaan berbagai aktivitas akan berjalan lancar ketika terdapat berbagai sistem yang modern dan tersedianya infrastruktur untuk memperlancar aktivitas pemerintahan.

Pada masa-masa awal, di bawah Gubernur Jenderal Raffles, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan. Secara konkret Raffles ingin menghapus segala penyerahan wajib dan pekerjaan rodi yang selama zaman VOC dan dilanjutkan dengan pemerintahan Belanda selalu dibebankan kepada rakyat, khususnya pada petani. Kepada para petani ini, Raffles ingin memberikan kepastian hukum dan kebebasan dalam berusaha. Pada masa Raffles diperkenalkan sistem administrasi yang sesuai dengan doktrin liberal, yakni kepastian hukum dan kebebasan ekonomi. Tujuan dari adanya kebijakan tersebut adalah untuk melindungi rakyat pribumi terhadap pemerasan penguasa pribumi dan menanamkan prinsip humanitarisme. Salah satu ciri yang tetap dari pemerintahan raffles adalah pajak tanah. Namun demikian pelaksanaan kebijakan Raffles ini mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut dikarenakan (1) pada masa tersebut belum ada pengukuran tanah secara tepat, (2) tidak adanya perhitungan atas hak milik atas tanah seperti yang berlaku menurut adat, dan (3) petani desa belum memungkinkan dalam memperoleh uang sebagai ganti dari hasil buminya.

Salah satu aspek penting dalam pemerintahan Hindia Belanda adalah terjadinya proses monetisasi. Berkembangnya sistem perekonomian modern dan perusahaan telah memunculkan monetisasi. Pada mulanya masyarakat desa tidak mengenal uang, tetapi uang kemudian bekembang menjadi hal penting dalam kehidupan masyarakat. Uang yang diterima mempunyai dampak luas karena uang itu digunakan untuk membeli barang-barang seperi kain, candu, minuman keras, dan kebutuhan sehari-hari. Sejalan dengan proses monetisasi yang meluas di pedesaan, di daerah-daerah tersebut didirikan pasar. Pada akhir abad XIX berdirinya pasar-pasar merupakan proliferasi dari pusat-pusat perkebunan. Pada awal abad XX di dasrah pasar-pasar itu didirikan pusat-pusat administrasi dan pemerintahan. Selain berdirnya pasar mulai berkembang pula bank, dan rumah gadai, dan sebagainya. Namun demikian, pengaruh monetisasi yang terjadi pada akhir abad XIX dan awal abad XX yang telah meresap ke masyarakat justru tidak menyejahterakan masyarakat, karena sumber daya pedesaan karena sumber daya pedesaan yang dieskploitasi itu tidak menyalurkan hasilnya, sehingga petani tetap terbelakang dan tingkat hidupnya ada dalam subsistensi.

Pada perkembangannya, pemerintah Hindia Belanda membangun beberapa infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan-jembatan. Pembangunan jalan raya yang memanjang di sepanjang pantai utara Jawa pada masa Herman W. Deandels (1808-1811) merupakan salah satu contoh upaya pembangunan infrastruktur yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu pada masa-masa selanjutnya dibangun pula sarana transportasi berupa jalan kereta api. Suhartono dalam bukunya Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920 menjelaskan bahwa gagasan pembuatan jalan kereta api timbul pada tahun 1842, tetapi baru pada tahun 1863 jalur yang menghubungkan Semarang-Tanggung sepanjang 25 km dipasang oleh NISM. Pada tahun 1873 jalur Semarang-Yogyakarta dibuka untuk umum, dan pada dasawarsa kedua abad XX jalan-jalan trem sudah dibuka. Pada tahun 1873, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun jalan kereta api antara Surabaya dan Kota Malang yang merupakan pusat terpenting dari perkebunan-perkebunan besar di daerah Jawa Timur. Di luar Jawa pemerintah kolonial juga membangun jaringan jalan kereta api seperti di Aceh dan Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan terbukanya akses menuju ke pedalaman. Sehingga mobilitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan proses perubahan sosial menjadi semakin cepat karena pesatnya laju perubahan.

Selain sarana transportasi, pada masa kolonial dibangun pula waduk-waduk dan sarana irigasi yang menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan produktivitas aktivitas perekonomian Hindia Belanda. Pembangunan berbagai infrastruktur tersebut semakin pesat pada zaman liberal. Hal ini karena infrastruktur sangat penting untuk menunjang laju perekonomian untuk kepentingan perkebunan-perkebunan besar.

Bagaimana kebijakan pemerintah Kerajaan Belanda dalam sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Adakah pengaruh kebijakan ini terhadap munculnya sistem perbanditan dan pergerakan petani melawan penguasa. (beri contoh masing-masing jenis perbanditan), serta bagaimana sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap perbanditan dan perlawanan petani di Jawa?

Jawab

Sejak berdirinya pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Kerajaan Belanda melakukan kendali secara langsung terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ada kementerian yang secara khusus mengawasi negara-negara jajahan. Dalam pelaksanaannya, kerajaan Belanda mengangkat Gubernur Jenderal sebagai pemimpin pada daerah koloni, termasuk di Hindia Belanda. Kerajan Belanda melalui pemerintahan Hindia Belanda kemudian memberlakukan sistem eksploitasi terhadap wilayah Hindia Belanda, seperi kebijakan tentang cultuurstelsel pada dasawarsa ketiga abad XIX sampai tiga dasawarsa terakhir abad XIX, kemudian dilanjutkan dengan sistem liberal yang memberikan keleluasaan bagi modal asing untuk menanamkan modal dan melakuan berbagai aktivitas perekonomian di Hindia Belanda, termasuk mengembangkan perkebunan-perkebunan dalam skala besar dengan adanya kebijakan politik pintu terbuka. Hal ini menyebabkan makin buruknya kehidupan sosial ekonomi petani karena makin kuatnya desakan perkebunan yang pada akhirnya membuat ketidakpuasan di kalangan petani. Masyarakat merasa haknya telah dicuri oleh perkebunan dengan cara yang modern yang tidak diketahui oleh petani. Kekayaan berupa tanah dan tenaga kerja telah diserobot oleh perkebunan dengan cara baru sehingga petani tidak dapat membela haknya secara modern.

Sebagai kompensasi kekecewaannya karena kekayaannya telah dirampok oleh perkebunan, mereka melakukan tindakan kasar. Hal ini kemudian memunculkan gerakan-gerakan protes petani, baik yang berwujud revivalisme, nativisme, mesianisme, meliniarisme, bahkan sampai memunculkan perbanditan. Perbanditan merupakan salah satu respon petani yang diwujudkan dalam bentuk protes. Perbanditan pada masa pemerintahan kolonial biasanya merugikan para penguasa atas perbuatan seseorang atau sekelompok orang. Istilah perbanditan mencakup (1) perampokan berkawan, (2) seorang yang mencuri, membunuh secara kejam dan tanpa rasa malu (gangster), (3) seseorang yang mendaptkan keuntungan dengan tidak wajar, (4) musuh. O’Mally menjelaskan bahwa bandit memiliki ciri khas, yakni muncul dalam kondisi pertentangan kelas yang kronis dan gerakan itu dianggap sebagai protes lokal, dan masuk dalam tahap kapitalis. Namun ada pula ahli yang menyatakan perbanditan muncul pada tahap prakapitalis. Terlepas dari permasalahan apakah perbanditan masuk dalam tahap kapitalis atau prakapitalis, pada dasarnya perbanditan di pedesaan merupakan manifestasi protes sosial yang tidak memiliki banyak latar belakang keagamaan, jadi bukan kegiatan kriminal semata-mata.

Ada dua macam perbanditan, yakni perbanditan biasa (ordinary bandit), dan bandit sosial (social bandit). Bandit biasa adalah seseorang yang melakukan kejahatan dengan merampok tanpa latar belakang apapun. Sedangkan bandit sosial adalah seseorang untuk merampok yang dilatarbelakangi oleh kepentingan sosial-politik. Perbanditan sosial dilakukan oleh sekelompok orang marginal dari masyarakat petani. Contoh perbanditan adalah perbanditan yang dilakukan oleh Mas Jakaria, Sahab, dan Sanin Gede di Banten. Perbanditan di Banten dilakukan dengan didukung oleh masyarakat sebagai simpatisannya.

Dalam memanggapi protes sosial petani, pemerintah Hindia Belanda melakukan ekspedisi militer. Hal ini seperti yang dilakukan di Banten ketika terjadi pemberontakan petani pada 1888. Selain itu, adanya pemberontakan petani telah menyebabkan pemerintah lebih cenderung bertindak represif dan opresif untuk menanggulangi terjadinya pengulangan pemberontakan dan gerakan protes. Akan tetapi, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup masif. Hal ini terlihat dari makin berkembangnya perbanditan yang ada di masyarakat.
Jelaskan pengaruh sistem birokrasi pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda tehadap timbulnya elit baru (elit pendidkan barat) dan elit birokrasi modern serta kondisi elit agama dan elit tradisional. Bagaimana nasib elit baru yang tidak masuk dalam birokrasi pemerintahan tradisional dan modern?

Jawab

Sistem birokrasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda menerapkan sistem direct rule (pemerintahan langsung) sekaligus indirect rule (pemerintahan tidak langsung). Di samping para pejabat Belanda seperti Gubernur, Residen, asisten Residen, Kontrolir, aspiran kontrolir sebagai direct rule atau yang disebut sebagai Binnendlands Bestuur (BB), di satu sisi terdapat pejabat-pejabat pribumi yang terdiri atas para bupati, patih, wedana, dan lain-lain yang disebut sebagai inlandsch bestuur atau pangreh praja (PP) yang berasal dari para pengusa setempat dari kerajaan-kerajaan tradisional.

Namun demikian, pada perkembangannya, karena perkembangan zaman dan tuntutan perubahan, maka ada sebagian kalangan priyayi yang mendapatkan pendidikan barat yang kemudian masuk dalam sistem biokrasi pemerntah. Selain karena faktor politik etis, adanya kalangan pribumi yang mendapatkan pendidikan barat disebabkan pula oleh suatu pandangan pada abad XX kekuasaan tradisional pangreh praja dicoba untuk dihapuskan dan dijadikan birokrat modern. Bahkan ada pemikiran untuk mengintegrasikan pangreh praja ke dalam Binnenlands Bestuur. Bahkan sejumlah pemuda pribumi dibawa ke negeri Belanda. Sebagai contoh R.M. Ismangoen Danoewinoto yang belajar di Belanda pada tahun 1860-1890-an. Selain itu ada pula R.A. Djojodiningrat, bupati rembang dan seorang bupati Madiun Pangeran Ronggo Ario Koesnodiningrat yang keduanya bersekolah di Belana sebelum memasuki pangreh praja.

Elit baru yang tidak diakomodasi dalam pemerintahan tradisional, membentuk organisasi-organisasi, seperti dr. Cipto Mangunkusumo yang aktif dalam organisasi Budi Utomo. Mereka aktif dalam berbagai bentuk aktivitas dan organisasi sebagai bentuk aktualisasi dari pemikiran-pemikirannya. Hal ini merupakan cikal bakal bekembangnya organisasi pergerakan. Golongan elit inilah yang pertama-tama melakukan upaya “perlawanan” terhadap pemerintah Hindia Belanda karena memiliki kesadaran yang tinggi atas penindasan dan ketidakadilan yang terjadi selama ini.
Kebijakan pemerintah kolonial Belanda membuka pedidikan formal berdampak pada munculnya kelompok nasionalis, mengapa demikian? Apa yang dilakukan dalam melawan kolonialisme Belanda? Adakah peran Kraton Surakarta dalam pergerakan nasional, jelaskan! Dan bagaimana tanggapan elit tradisional tehadap kelompok nasionalis? Adakah kekhawatiran kelompok elit tradisional terhadap kemunculan kelompok nasionalis terhadap status quo-nya, jelaskan!

Jawab

Menjelang akhir abad XIX, kesadaran mengenai arti penting Hindia Belanda bagi Netherland mulai muncul. Hal ini disebabkan pada masa itu terjadi perlombaan dalam pencarian daerah jajahan. Pada saat itu mulai ada perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah di Hindia Belanda, khususnya di luar jawa. Hal ini bertujuan untuk menghalau ekspansi militer dan imperalis asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, selian itu juga untuk kepentingan eksploitasi kekayaan alam.

Pada awal abad XX, terjadi perkembangan baru dalam pelaksanaan politik kolonial Belanda di Indonesia. Garis politik baru itu berbeda dengan watak politik yang dilakukan sebelumnya. Politik ini berpedoman pada usaha peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, politik pada masa ini disebut dengan ethische politik (politik etis) yang artinya politik dengan haluan utama. Haluan politik ini banyak dipengaruhi oleh van Deventer, seorang etikus dalam tulisannya yang tekenal yaitu “een eerschuld” yang artinya kewajiban suci atau hutang budi. Ide dalam tulisannya itu didasari oleh pandangannya terhadap politik eksplotasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, tetapi pemerintah Belanda telah melalaikan kewajibannya terhadap rakyat jajahan dalam bidang kesejahteraan dan pendidikan. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah kolonial Belanda mengubah watak politiknya terhadap Hindia Belanda agar lebih banyak memperhatikan kesejahteraan rakyat jajahan. Dalam bidang edukasi banyak dibangun sekolah-sekolah seperti OSVIA, STOVIA, dan lain sebagainya.

Berkembangnya institusi pendidikan telah memudahkan akses pendidikan bagi kalangan pribumi. Hal ini pada akhirnya memunculkan golongan masyarakat terpelajar yang menjadi motor penggerak organisasi pergerakan. Kalangan terpelajar inilah yang memiliki kesadaran tentang penindasan yang pada akhirnya memunculkan semangat nasionalisme untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi penguasa. Mereka melakukan berbagai upaya dalam bentuk pembentukan organisasi pergerakan, melakukan aktivitas, dan perang wacana sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme.

Kraton pada masa pergerakan memiliki peran terhadap perkembangan organisasi pergerakan. Namun demikian, kraton tidak beperan dengan melakukan kegiatan yang radikal. Contoh peran kraon terlihat dari peran Paku Buwono X dalam pendirian Sarekat Islam. PB X memiliki hubungan yang baik dengan Tirtoadisoerjo, pendiri Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Di Surakarta, SI menjalin hubungan dengan susuhunan, dengan mengangkat putera tertua, Pangeran Hangabei sebagai pelindung. Selain itu kraton juga memberikan dukungan terhadap Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan dalam bidang budaya dan pendidikan. Pada bulan Agustus Budi Utomo dipimpin oleh Notodirojo dan mendapatkan dukungan dari susuhunan dengan menyerahkan tanah dan uang bagi organisasi ini. Kemudian, seorang kerabat kraton, yakni R.M.A Woerjodiningrat dipilih sebagai ketua Budi Utomo pada kongres tahun 1916. Ia adalah kemenakan sekaligus menantu Susuhunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, di kalangan pemimpin lokal, ada yang mendukung terjadinya pergerakan namun ada pula yang tidak sepakat dengan pergerakan nasional karena menganggap bahwa hal itu sebagai sesuatu yang sia-sia. Beberapa elit tradisional berpartisipasi pada kongres Budi Utomo pada Oktober 1908, bahkan jabatan ketua dipegang oleh R.A. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar. Akan tetapi, dalam perkembangannya, Budi Utomo tidak menjadi organisasi pergerakan yang bersifat radikal dan cenderung dekat dengan pemerintah kolonial. Sifat Budi Utomo yang cenderung kooperatif disebabkan karena ranah gerak dari Budi Utomo yang berada dalam aspek sosial, budaya, dan pendidikan, serta kekhawatiran dari pemimpinnya yang nota bene adalah para elit tradisional untuk tetap berada pada posisi aman dan memiliki status quo-nya. Hal ini menyebabkan beberapa tokoh nasionalis muda radikal yang semula bergabung dalam Budi Utomo, seperti Cipto Mangunkusumo mendirikan organisasi lain yang lebih radikal. Hal ini menunjukkan adanya semacam ketidaksepakatan dan perbedaan pemikiran dari para nasionalis muda radikal terhadap kepemimpinan gaya elit tradisional yang tidak mampu melakukan satu pergerakan secara masif dan cenderung kooperatif dan dekat dengan pemerintah kolonial.

Salah satu pengaruh kolonilalisme Belanda di Indonesia adalah defeodalisasi, tetapi nilai feodal masih banyak berpengaruh terhadap kultur masyarakat. Jelaskan pada tataran mana unsur feodal ini masih ada dan tidak cocok dengan tuntutan nilai demokrasi sekarang?

Jawab

Feodalisme berkembang pada masyarakat agraris yang sangat menekankan pada pentingnya aspek penguasaan atas tanah sebagai sumber penghidupan. Pada masa Hindia Belanda feodalime ini dicoba untuk direduksi. Hal ini karena mereka melihat bahwa feodalisme yang berkembang di Jawa sangat bertentangan dengan sistem barat yang mengandalkan rasionalitas. Mereka melihat petani sebagai objek eksploitasi raja. Upaya seperti ini pernah dilakukan oleh Raffles. Pada masa Raffles diperkenalkan sistem administrasi yang sesuai dengan doktrin liberal, yakni kepastian hukum dan kebebasan ekonomi. Tujuan dari adanya kebijakan tersebut adalah untuk melindungi rakyat pribumi terhadap pemerasan penguasa pribumi dan menanamkan prinsip humanitarisme. Ia menghapuskan peranan bupati sebagai pemungut pajak dan mempekerjakan bupati sebagai bagian yang integral dari pemeritahan kolonial, dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan pemerintahan di negeri-negeri barat.

Namun demikian, budaya feodal ini ternyata masih kental dalam kehidupan masyarakat di Indonesia pada saat ini. Hal ini karena budaya agraris masih sangat melekat pada sebagian besar masyarakat pada saat ini. Pada budaya feodal dikenal adanya konsep patron-client. Patron dianggap sebagai sosok yang melindungi, mengayomi. Sementara itu client sebagai sosok yang melayani patron. Kondisi semacam ini menjadi semacam simbiosis mutualisme, yakni hubungan yang saling menguntungkan antara patron dan client. Patron di satu sisi mendapatkan berbagai pelayanan dari client, sedangkan client mendapatkan perlindungan tehadap aktivitasnya. Budaya feodal tidaklah negatif asalkan ditempatkan dalam konteks yang tepat, seperti dalam konteks sosial kemasyarakatan. Feodalisme menjadi tidak relevan ketika posisi patron digunakan untuk kesewenang-wenangan, sehingga memunculkan ketertindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu hal yang tidak tepat adalah ketika feodalisme mulai masuk dalam sistem kekuasaan yang seharusnya berjalan secara objektif. Pada struktur birokrasi feodalisme tidak tepat untuk diterapkan karena memunculkan adanya ketidakadilan. Pemimpin bertindak seolah-olah sebagai seorang raja yang harus senantiasa dilayani, sementara itu di kalangan pegawai senantiasa ada budaya untuk menjilat. Selain itu muncul pula aktivitas pungutan liar untuk mendapatkan kemudahan. Hal-hal tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan etika dalam sistem pemerintahan.

 

About tsabit.azinar.ahmad

Tsabit Azinar Ahmad, dosen "unthul" di Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Semarang (Unnes). Alumni Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Memiliki minat dalam bidang pendidikan sejarah, sejarah kontroversial, sejarah kebudayaan dan kesenian, serta pedadogik kritis. Lihat semua pos milik tsabit.azinar.ahmad

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: